bandoro's home

to infinity and beyond

ETIKA PROFESI AUDITOR

leave a comment »


 

  1. A.      Etika Profesional Akuntan Publik

Aturan Etika IAP dapat kita lihat dalam kode etik AP-IAPI sebagai berikut:

100 Independensi, Integritas dan Objektivitas

Akan dipengaruhi oleh beragam transakasi, hubungan dan kepentingan serta tidak ada konflik kepentingan dan tidak ada salah saji pelaporan ketentuan untuk menghindari subordinasi penilaian.

200 Standar Umum dan Prinsip Akuntansi.

Standar umum dan prinsip akuntansi yang meliputi kompetensi profesional, kehati-hatian professional, perencanaan dan supervisi, data relevan yang memadai, serta adanya kesesuaian dengan standar, merupakan keharusan jika segala macam jasa audit dilakukan.

300 Tanggung Jawab kepada Klien

Informasi klien tidak boleh diungkap tanpa persetujuan serta tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi, sedangkan fee kontinjen tidak diperbolehkan untuk audit, review, kompilasi, pemeriksaan informasi keuangan prospektif, perhitungan pajak dan klaim restitusi pajak.

400 Tanggung Jawab kepada Rekan Seprofesi

Semua anggota wajib memelihara citra profesi, dengan tidak melakukan perkataan dan perbuatan yang dapat merusak reputasi rekan seprofesi, dan wajib berkomunikasi tertulis dengan  akuntan publik pendahulu bila akan melakukan perikatan.

500 Tanggung jawab dan Praktik Lainnya

Tidak diperkenankan untuk: diskriminasi, penyimpangan dari standar pemerintah, memalsukan, menyesatkan, menipu, memaksa upaya berlebihan atau dengan kekerasan. Dalam bentuk nama dan organisasi diizinkan kepemilikan minoritas non-CPA, asal tanggung jawab akhir tetap pada anggota CPA.

 

  1. B.       Auditing dan Corporate Governance

Aturan dan standar profesional menegaskan penggunaan corporate governance yang efektif dapat mengurangi risiko pelaporan keuangan, termasuk risiko manajemen laba. Jika persepsi auditor eksternal tidak mempercayai mekanisme corporate governance klien untuk membantu mengendalikan kualitas pelaporan keuangan, maka auditor tersebut akan meningkatkan upaya audit (Cohen dan Hanno, 2000). Risiko corporate governance yang dimaksud adalah risiko yang ditanggung atau yang dihadapi auditor atas lemahnya kualitas mekanisme corporate governance klien, karena akan berdampak pada proses dan hasil audit.

Dimensi corporate governance (Short et.al ., 1999; Komite Nasional GCG, 2000; Boyd, 1996 dalam Darsono, 2005):

  1. Pemegang Saham
  2. Dewan Komisaris
  3. Dewan Direksi
  4. Sistem Penggajian Direksi
  5. Sistem Audit
  6. Sistem Pelaporan

Diperlukannya corporate governance dilandasi oleh banyaknya isu korupsi, kolusi, dan nepotiesme (KKN) dalam perusahaan-perusahaan di Indonesia. Empat prinsip corporate governance (Tugiman, 2001 dalam Firma, 2003) meliputi:

  1. Fairness, yaitu adanya perlindungan memadai terhadap kepentingan pemegang saham minoritas dan tindakan orang dalam perusahaan, baik dalam bentuk penipuan, kecurangan, maupun penyalahgunaan wewenang.
  2. Transparency, yaitu pengungkapan informasi kinerja perusahaan yang dilakukan tepat waktu dan dengan akurasi tinggi.
  3. Accountability, yaitu terdapatnya suatu system pengawasan yang efektif dan seimbang di antara berbagai pihak yang berkepentingan.
  4. Responsibility, yaitu pertanggungjawaban perusahaan sebagai bagian dari masyarakat, sebagaimana yang diinginkan oleh stakeholder.

 

  1. C.      Komite Audit

Komite audit merupakan sekumpulan orang yang dipilih dari anggota dewan komisaris yang bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan dan pengungkapan laporan keuangan. Dengan melaksanakan fungsi dan tanggung jawab yang diembannya, komite audit diharapkan dapat berperan untuk mengurangi perilaku oportunistik (manipulasi earnings) yang dilakukan oleh para manajer akan tetapi jika kompetensi dan independensi komite audit tidak dapat terpenuhi, maka perilaku earnings managemet/manipulasi earnings tidak dapat dihindarkan (Cho et.al., 2004)

Tugas komite audit dalam penegakan disiplin organisasi dan lingkungan pengendalian untuk mencegah kecurangan dan penyimpangan meliputi peningkatan kualitas keterbukaan dalam pelaporan keuangan. Selain itu, seorang komte audit bertugas untuk melakukan review atas    ruang lingkup, keakuratan, dan efektivitas biaya penugasan yang dilakukan auditor eksternal, dan independensi serta objektivitas auditor eksternal.

  1. D.      Perikatan Audit

Perikatan (engagement) adalah kesepakatan dua pihak untuk mengadakan suatu ikatan perjanjian. Dalam perikatan audit, klien yang memerlukan jasa auditing mengadakan suatu ikatan perjanjian dengan auditor. Dalam ikatan perjanjian tersebut, klien menyerahkan pekerjaan audit atas laporan keuangan kepada auditor dan auditor sanggup untuk melaksanakan pekerjaan audit tersebut berdasarkan kompetensi profesionalnya. Tahap – tahap penerimaan perikatan audit:

  1. Mengevaluasi integritas manajemen

Dalam hal ini, auditor perlu melakukan komunikasi dengan auditor pendahulu, meminta keterangan pada pihak ketiga, dan melakukan review terhadap pengalaman auditor berhadapan dengan klien yang akan diaudit.

  1. Mengidentifikasi keadaan khusus dan resiko luar biasa

Auditor mengidentifikasi pemakai laporan auditan, mendapatkan informasi mengenai stabilitas keuangan dan legalitas calon klien, dan mengevaluasi dapat/tidaknya laporan keuangan calon klien tersebut diaudit

  1. Menentukan kompetensi untuk melaksanakan audit

Kompetensi tim audit harus teruji, masing-masing anggota tim mempunyai tugas dan tanggung jawab yang berbeda.

  1. Menilai independensi

Sebelum menerima perikatan, auditor harus memasikan bahwa setiap profesional yang menjadi anggota tim audit tidak terlibat atau memiliki kondisi yang menjadikan independensi auditornya diragukan.

  1. Menentukan kemampuan untuk menggunakan kemahiran profesionalnya dengan kecermatan dan keseksamaan

Penentuan waktu perikatan, pertimbangan jadwal pekerjaan lapangan, dan pemanfaatan personel klien menjadi penentu kecermatan dan keseksamaan penggunaan kemahiran profesional auditor.

  1. Membuat surat perikatan audit

Surat perikatan dibuat berfungsi untuk mendokumentasikan dan menegaskan penerimaan auditor atas penunjukkan oleh klien, tujuan dan lingkup tanggung jawab yang dipikul oleh auditor bagi kliennya, kesepakatan tentang reproduksi laporan keuangan auditan, serta bentuk laporan yang akan diterbitkan oleh auditor.

Isi pokok surat perikatan audit meliputi:

  1. Tujuan audit serta tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan
  2. Lingkup audit, termasuk penyebutan undang – undang, peraturan, pernyataan dari badan professional yang harus dianut oleh auditor.
  3. Bentuk laporan atau bentuk komunikasi lain yang akan digunakan oleh auditor untuk menyampaikan hasil perikatan.
  4. Fakta bahwa audit memiliki keterbatasan bawaan bahwa kekeliruan dan kecurangan material tidak akan terdeteksi.
  5. Pengaturan reproduksi laporan keuangan auditan.
  6. Kesanggupan auditor untuk menyampaikan informasi tentang kelemahan signifikan dalam pengendalian intern yang ditemukan oleh auditor dalam auditnya.
  7. Akses berbagai catatan, dokumentasi dan informasi lain yang diharuskan dalam kaitannya dengan audit.
  8. Dasar yang digunakan oleh auditor untuk menghitung fee audit dan pengaturan penagihannya.

Written by bandoro

14 October 2012 at 7:23 am

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: